Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pasal 4 ayat (3) butir b disebutkan bahwa Perpustakan Hukum pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta merupakan salah satu anggota JDIH. Sehubungan dengan hal tersebut.
Kementrian Hukum dan HAM RI pada tahun 2022 meminta beberapa perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta. Untuk melakukan pengintegrasian dokumentasi dan informasi melalui website jaringan, agar informasi hukum yang ada bisa didapat secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
Berdasarkan penilaian oleh BPHN Kemenkumham selaku pusat JDIHN ke beberapa universitas swasta di DKI Jakarta, Perpustakaan Unsurya terpilih sebagai salah satu universitas yang mendapatkan penghargaan atas keberhasilan melakukan pengintegrasian akses jaringan dokumentasi informasi hukum di tingkat universitas melalui link website JDIH UNSURYA. Piagam Penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 13 maret 2023 oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kepala Kantor Wilayah Dki Jakarta Kemenkuham bapak Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P., S.H., M.Si. di Aula Aula Lantai 4 Gedung Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
